Pasca Pemberlakuan UU 32 Tahun 2009 ; Deadline Pemenuhan Kewajiban AMDAL dan UKL-UPL

Diberlakukannya UU 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menggantikan Undang-Undang Lingkungan yang lama (UU 23 Tahun 1997) tampaknya akan memberi banyak pengaruh bagi kalangan pelaku usaha.

Jika pada masa UU 23 selama kurang lebih 12 tahun (1997-2009) masih banyak sekali ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL dll) oleh kalangan dunia usaha (juga oleh pemerintah), tampaknya kini hal tersebut tidak akan terulang lagi. Terbukti pasca UU 32 2009 tsb Pemerintah mengeluarkan PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI
BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP. Regulasi ini tampaknya menjadi semacam kesempatan pemutihan bagi Usaha/kegiatan yang sudah berjalan namun belum memenuhi kewajibannya untuk memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PerMen tsb wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011. Dan setelah Tanggal tsb rupa-rupanya pemerintah akan mulai melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar. Terbukti pada bulan Februari 2011 ini pemerintah pusat dlm hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah bersurat kepada seluruh pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota se Indonesia untuk memantau pelaksanaan regulasi tsb. Dan bahkan dalam surat tsb juga kembali diingatkan ttg batas waktu 3 Oktober 2011 sebagai deadline disahkannya AMDAL/UKL-UPL bagi usaha yang belum memilikinya dan setelah tanggal tersebut, kepada para pelanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam UU 32 yang antara lain:

Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan …..dst… dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000

Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal …… dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000.

Pasal 111
1.Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL …… dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2.Pejabat pemberi izin usaha yang menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan…… dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000.

Nah, pasal-pasal sangsi di atas semoga dapat menjadi peringatan bagi para pihak yang terkait. Tidak hanya bagi pelaku usaha yang belum melakukan kewajibannya, akan tetapi juga instansi terkait yang melaksanakan Pengelolaan lingkungan juga Aparat Penegak hukum.

Harapannya nasib UU 32 tidak seperti pendahulunya UU 23 1997, yang selama belasan tahun alih-alih mampu melindungi dan mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, justru sebaliknya. Semoga.

3 tanggapan untuk “Pasca Pemberlakuan UU 32 Tahun 2009 ; Deadline Pemenuhan Kewajiban AMDAL dan UKL-UPL

  1. Salam Bunda

    Bunda, mau tanya nih….
    Bisakah seorang menyusun dokumen UPL/UKL tanpa sertifikasi kopetensi lingkungan
    terima kasih…

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s