Image : Thinstock
Image : Thinstock

Pengantar penulis:
Sejak tulisan ini dipublish pada tahun 2011 lalu, tulisan ini mendapatkan respon yang sangat baik. Ratusan komen dan kontak baik melalui email bahkan inbox melalui facebook saya, masih saja terus mengalir hingga saat ini. Melihat kondisi ini saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memperbarui tulisan ini agar sesuai dengan kondisi terkini.

Tulisan ini saya perbarui, dengan mengacu pada peraturan terbaru. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup sejak 5 Oktober 2012 dinyatakan tidak berlaku, bersamaan disahkannya peraturan baru yaitu: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Apakah usaha saya harus menyusun UKL-UPL?
Itu pertanyaan paling umum yang masuk ke email saya. Agar saya tidak menjawab berulang-ulang materi pertanyaan yang sama, saya akan berusaha menulis lebih runtut, pada edisi yang telah diperbarui ini. Anda akan dapat menjawab sendiri pertanyaan di atas dengan step by step seperti berikut:
1. Kenali apa jenis usaha/kegiatan Anda. Anda pasti tahu kan? Nah
sampai sini simpan jawaban Anda.
2. Nah, sekarang Anda cari produk hukum yang satu ini, ya : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
3. Bacalah dengan seksama dan pada bagian LAMPIRAN I , carilah apakah usaha/kegiatan Anda terdaftar di bagian tersebut.
4. Jika jenis usaha/kegiatan Anda ada disana, berarti TIDAK DAPAT DITAWAR, Anda harus menyiapkan AMDAL, ya
5. Jika usaha/kegiatan Anda tidak termasuk dalam daftar di LAMPIRAN I, jangan lantas memutuskan TIDAK WAJIB AMDAL, lo!
6. Sekarang Anda ke LAMPIRAN II, ikuti semua tahap yang ada pada flowchart disana. Nah, apa hasilnya?
7. Jika sampai langkah 6 usaha/kegiatan Anda ternyata tidak wajib AMDAL, sekarang Anda coba cek Peraturan tentang jenis usaha/kegiatan wajib UKL-UPL yang dikeluarkan oleh gubernur,bupati/walikota di daerah lokasi kegiatan Anda.
8. Apakah usaha Anda terdaftar disana? Jika ya, maka segera susun UKL-UPL.
9. Jika tidak, kemungkinan besar usaha/kegiatan Anda termasuk yang wajib SPPL.
10. Namun, coba cek sekali lagi barangkali ada peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Nah, itu step by step yang bisa saya sarankan untuk menjawab pertanyaan pada judul tulisan. Tulisan di atas berdasarkan peraturan yang berlaku dan pengalaman saya saja. Tidak menutup kemungkinan ada hal yang berbeda di lain daerah. Jangan segan mengkonsultasikan pada Badan Lingkungan Hidup atau institusi lingkungan apapun namanya. Biasanya bagian yang melayani konsultasi tentang ini ada di bidang/seksi Dokumen Lingkungan atau AMDAL. Selamat menyususun AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.