Cara Menyusun UKL-UPL (1)

Cara Menyusun UKL-UPL (1)

Sejak tulisan mengenai AMDAL, UKL-UPL dan segala yang berhubungan dengan regulasi lingkungan saya posting di blog ini, seringkali saya menemukan komen:
“Bagaimana format penyusunan UKL-UPL?”
“Minta contoh UKL-UPL, dong”
“Apakah boleh menyusun UKL-UPL sendiri?” (maksudnya tidak menggunakan jasa konsultan penyusun)

Dan pertanyaan-pertanyaan senada.Bahkan hingga saat ini, bertahun-tahun sejak tulisan tersebut di posting. Akhirnya saya berniat membuat panduan menyusun UKL-UPL, maksudnya agar teman-teman dari kalangan dunia usaha makin mudah untuk memenuhi regulasi sehubungan UKL-UPL dengan upaya sendiri dan tentu saja dengan bujet lebih ringan.

Setelah postingan ini, saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan permintaan contoh dokumen UKL-UPL. Bukannya saya tidak memilikinya, namun arsip tersebut menyangkut privasi sebuah badan usaha. Jadi saya pikir tak bijak saya mengeluarkannya untuk publik. Lagipula, menyusun UKL-UPL tak perlu sontekan, kok. Kementerian Lingkungan hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, yang didalamnya terdapat format penyusunan UKL-UPL, beserta contoh singkat.

Yang penting untuk diketahui adalah, UKL-UPL harus disusun dan sudah disetujui sebelum usaha/kegiatan Anda masuk pada tahap pra-kontruksi. Jadi UKL-UPL disusun pada tahap perencanaan dari sebuah usaha/kegiatan.

Bagaimana jika usaha/kegiatan Anda sudah berjalan, namun belum memiliki UKL-UPL? Beberapa tahun lalu sempat ada kebijakan tentang DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Itu adalah semacam “pemutihan” bagi usaha/kegiatan berjalan namun belum memiliki AMDAL. Namun saat ini kebijakan tersebut tak lagi berlaku.

Nah, untuk lebih mempermudah Anda menyusun UKL-UPL, coba saya buat kan step by stepnya ya:

1. Persiapan
Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: Pertama yakinkan Anda sudah memahami dan memastikan apa dan bagaimana usaha/kegiatan Anda. Perencanaan harus sudah matang, jika itu sebuah industri, Anda sudah tahu apa yang akan diproses, bagaimana metode produksinya, bahan-bahannya, mesin-mesinnya, potensi limbahnya, sudah pula pasti lokasinya. Pokoknya, di tahap ini Anda harus tahu persis, apa yang hendak Anda lakukan.

Kedua, carilah informasi bahwa lokasi yang anda rencanakan tidak berbenturan dengan RTRW. Informasi ini biasanya dapat Anda peroleh di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota/Provinsi. Tergantung dari lokasi usaha Anda. Lebih meyakinkan lagi jika kesesuaian tersebut dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang mempunyai kewenangan

Ketiga, silahkan download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan. Pelajarilah dengan seksama. Keempat, Anda bisa berkonsultasi ke Instansi pemerintah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup di lokasi usaha/kegiatan Anda. Tanyakan, kalau-kalau daerah setempat memiliki aturan atau ketentuan tambahan dari yang tersebut di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.

2. Penyusunan
Setelah tahapan pertama terlalui, Anda bisa mulai menyusun UKL-UPL usaha/kegiatan Anda. Formatnya memenuhi Permen LH nomor 16 Tahun 2012, kurang lebih begini:

A. Identitas Pemrakarsa
Bagian ini berisikan:
1. Nama Pemrakarsa
2.Alamat Kantor, Kode Pos, Nomor Telepon, fax dan email

Nah, yang dimaksud pemrakarsa di sini adalah, orang yang bertanggung jawab terhadap usaha/kegiatan tersebut.

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Bagian ini harus memuat, minimal:
1. Nama usaha dan/atau kegiatan
2. Lokasi
3. Skala/besaran usaha

Isilah nama usaha dengan nama resmi usaha Anda sesuai yang tertera pada dokumen-dokumen legal. Sedangkan untuk lokasi, berilah dukungan peta yang sesuai kaidah-kaidah kartografi.

Perhatian khusus pada bagian skala. Jangan mencoba “mengelabui” pihak-pihak tertentu dengan penulisan skala yang tidak sesuai kenyataan. Terkadang ada kasus skala di tulis jauh lebih kecil. Ingat, pemalsuan data ini dapat saja termasuk perbuatan yang nantinya akan menyusahkan pemrakarsa sendiri

…..(bersambung)